Inflasi Terkendali, Presiden Prabowo Apresiasi NTB dan Sistem Pengendalian Terintegrasi

MATARAM, NTB – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keberhasilannya menjaga inflasi tetap terkendali di angka 1, 45 persen hingga November 2024. Apresiasi ini disampaikan Presiden saat rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara daring pada Senin (9/12/2024).

Presiden Prabowo menyoroti inovasi sistem pengendalian inflasi terintegrasi yang mulai diterapkan sejak era Presiden Joko Widodo. Sistem ini dianggap berhasil menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global.

Baca juga: Perkuat Ekonomi Daerah, Wagub NTB Distribusikan Uang Rupiah Ke Pelosok

"Lanjutkan sistem ini. Ini adalah gerakan luar biasa yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah atau universitas. Suatu saat, banyak negara lain akan belajar dari kita karena mengendalikan inflasi di Indonesia bukanlah hal mudah, " ungkap Presiden.

Inflasi November 2024: Terendah Sejak 1945

Baca juga: Sekda NTB Pantau Harga Komoditi di Beberapa Pasar di Kota Mataram

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada November 2024 berada di angka 1, 55 persen, yang merupakan level terendah sejak Indonesia merdeka. Tito juga meminta pemerintah daerah untuk waspada terhadap potensi inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Perayaan besar sering kali memicu lonjakan harga. Pemerintah daerah harus sigap mengantisipasi, " kata Tito.

Baca juga: Satgas Pangan Polda NTB Dan TPID Pantau Harga Bahan Pokok di Kota Mataram

Sosialisasi Upah Minimum 2025

Selain pembahasan inflasi, rapat tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa gubernur di seluruh Indonesia wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 melalui Keputusan Gubernur, paling lambat 11 Desember 2024.

Baca juga: Tim Itjen Sebut Rutan Praya Jadi Yang Tercepat Pelaporan LHKPN

"UMP, UMSP, UMK, dan UMSK yang telah ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari 2025, " jelas Yassierli.

Komitmen NTB Menjaga Stabilitas Ekonomi

Baca juga: Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menghadiri forum Bali Process di Adelaide Australia

Keberhasilan NTB dalam menjaga inflasi rendah mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan stabilitas harga yang terjaga, NTB tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat kepercayaan nasional terhadap sistem pengendalian inflasi terintegrasi.

Apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi bagi NTB untuk terus berinovasi, terutama menjelang momen-momen strategis yang dapat memengaruhi dinamika ekonomi daerah. (Adb)